Makna Logo
Menu
Marine & Coastal Policy Research
Penelitian Kebijakan Kelautan & Pesisir
Marine & Coastal Policy Research
Biro yang berfokus pada isu dan kebijakan bidang maritim yang dirangkum dalam lima fokus kajian utama, yaitu Marine & Coastal Zone Management, Marine Economy, Maritime Law Enforcement, Maritime Culture, Marine Diplomatic Issue.
Roda Kemudi
Mewakili arah kebijaksanaan dan organisasi tujuan MCPR berdasarkan 5 Pilar Pembangunan Kelautan Nasional;
Trisula
Senjata Poseidon yang melambangkan pencapaian dan kejayaan.
Buku dan Timbangan
Mewakili keadilan berdasarkan bukti ilmiah;
Ombak Jingga
Melambangkan KOMITMEN yang kuat, hangat, ambisius, energik, ramah, petualang, optimis, percaya diri yang dibawakan oleh MCPR.
Fokus Kajian
Marine & Coastal Zone Management
Studi ini bertujuan untuk membahas perumusan langkah-langkah untuk pengelolaan tata ruang laut yang komprehensif sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025. Teori mengenai prinsip-prinsip pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mencakup tata ruang laut, meliputi pemahaman mengenai kebijakan pemerintah dalam tatanan yuridis kelautan, khususnya yang terkait dengan kegiatan pemanfaatan ruang, pengembangan wilayah, penelitian kelautan, eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya laut serta pembangunan berkelanjutan.
Objek Kajian :
1.Perencanaan dan Pengembangan Wilayah
2.Teori perencanaan
3.RZWP3K (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil)
4.UNCLOS
5.Evaluasi Sumber Daya Fisik Wilayah
6.Reforma Agraria (Land Reform)
7.Perencanaan Kawasan Lindung
8.Mitigasi dan Kebencanaan
Marine Economy
Studi ini berfokus terhadap kegiatan ekonomi yang berada di bidang kelautan dengan tujuan untuk memberikan gambaran pola aktivitas ekonomi yang baik untuk masyarakat serta lingkungan. Isu yang diangkat merupakan suatu langkah untuk mengatasi kepentingan masyarakat terkait kegiatan ekonomi di bidang kelautan.
Perumusan kebijakan publik yang perlu mendahulukan kepentingan lingkungan dan masyarakat luas akan dikaji dengan dasar bahwa kedaulatan rakyat Republik Indonesia dapat terpenuhi.
Objek Kajian :
1.Ekowisata Bahari
2.Transportasi Laut
3.Pembuatan kapal
4.Offshore oil and gas
5.Produk Perikanan dan Kelautan
6.Pengerukan, Restorasi, dan Konstruksi
Marine Law Enforcement
Seiring dengan semakin pentingnya ikan laut sebagai urat nadi utama bagi perekonomian global yang terus meningkat, sumber daya laut terus dikembangkan secara aktif untuk menanggapi lonjakan permintaan akan pasokan makanan dan energi. Sementara semua negara terus memperdalam keterlibatan mereka dengan laut, lingkungan keamanan maritim saat ini sangat tidak stabil, mengingat ancaman pembajakan terhadap transportasi laut, perselisihan antar negara atas hak teritorial atas pulau dan demarkasi perbatasan untuk hak yurisdiksi atas ruang laut, dan efek pada wilayah laut dari konflik berbasis daratan historis, dll. Mengingat kondisi ini, pengumpulan informasi yang luas dan analisis dan evaluasi yang tepat sangat diperlukan untuk penggunaan laut yang stabil dan perencanaan kebijakan keamanan.
Objek Kajian :
1.Hukum dan penegakan di Laut
2.Isu Strategis Kelautan yang berhubungan dengan kebijakan dalam melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia.
Maritime Culture
Studi ini membahas mengenai pokok-pokok bahasan mengenai pengenalan tentang geografi (kelautan dan kepulauan) khususnya Indonesia, potensi sumberdaya laut, sosial-demografi dan ekonomi, dan sosial-budaya serta sejarahnya. Selain itu juga bahasannya lainnya mencakup ekologi manusia pesisir, budaya masyarakat adat dan antropologi serta sosialisasi masyarakat
Objek Kajian :
1.Reforma Agraria
2.Budaya Bahari
3.Masyarakat Adat
Marine Diplomatic Issue
Studi ini Membahas mengenai manajemen hubungan antar negara melalui domain maritim untuk mengelola konflik dan ketegangan antar negara terkait permasalahan maritim melalui penyusunan instrumen hukum internasional dengan menitik beratkan acuan pada kebijakan kerjasama UNFCCC dalam melakukan submisi Nationally Determined Contribution (NDC) dan Long Term Strategy (LTS). Kajian ini berupaya memberikan rekomendasi bagi penguatan peran yang telah dilakukan Kementerian luar Negeri dalam mengokohkan visi diplomasi poros maritim.
Objek Kajian :
1.Hukum dan Kebijakan Pengelolaan Ruang Laut
2.Isu Strategis Kelautan
3.United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)